Perbankansyariah.umsida.ac.id – Pelemahan rupiah kembali menjadi perhatian publik karena dampaknya terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika nilai tukar melemah, harga barang impor, biaya produksi, hingga beban utang valas dapat ikut meningkat.
Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia berada pada posisi penting untuk menjaga stabilitas, bukan hanya melalui suku bunga, tetapi juga lewat berbagai instrumen non-suku bunga.
BI telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat rupiah.
Langkah tersebut mencakup intervensi di pasar valas, penguatan arus modal, koordinasi fiskal-moneter, pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder, pengelolaan likuiditas perbankan, pembatasan pembelian valuta asing, hingga pengawasan terhadap aktivitas valas korporasi dan perbankan.
Namun, pertanyaannya sederhana: apakah strategi non-suku bunga cukup untuk menjaga rupiah jika kepercayaan publik dan pasar belum sepenuhnya pulih?
Baca juga: Sharing Economy Dikuasai Negara Maju, Indonesia Punya Ruang Besar Berkembang
Rupiah Tertekan, Strategi BI Diuji
Instrumen non-suku bunga sebenarnya memiliki peran penting. Intervensi valas dapat meredam gejolak jangka pendek.
Penguatan instrumen rupiah seperti SRBI dapat menarik kembali minat investor.
Sementara pengawasan pembelian dolar dapat mencegah spekulasi berlebihan yang membuat tekanan terhadap rupiah semakin kuat.
Masalahnya, nilai tukar tidak hanya bergerak karena teknis pasar. Rupiah juga dipengaruhi oleh psikologi pelaku ekonomi.
Ketika publik merasa arah kebijakan belum cukup jelas, atau investor melihat risiko ekonomi meningkat, maka instrumen teknis bisa kehilangan daya dorongnya.
Di sinilah kritik muncul. Asia Times menilai respons BI sempat dianggap lambat karena terlalu lama mengandalkan instrumen non-suku bunga sebelum mengambil langkah yang lebih agresif.
Kritik ini penting dibaca sebagai pengingat bahwa stabilitas mata uang bukan hanya perkara intervensi, tetapi juga kecepatan, konsistensi, dan kredibilitas kebijakan.
Lihat juga: Seberapa Efektif Konten Marketing Tiktok Mempengaruhi Pembelian Impulsif?
Instrumen Non-Suku Bunga Belum Cukup
Instrumen non-suku bunga dapat membantu membeli waktu. Akan tetapi, waktu yang dibeli harus digunakan untuk memperkuat kepercayaan.
Jika tidak, pasar akan kembali mempertanyakan apakah kebijakan tersebut mampu menahan tekanan dalam jangka panjang.
Likuiditas yang terlalu longgar juga bisa menjadi dilema. Di satu sisi, likuiditas diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan sektor riil.
Namun di sisi lain, jika uang beredar terlalu banyak sementara ekspektasi terhadap rupiah melemah, pelaku pasar bisa terdorong mencari aset yang dianggap lebih aman, termasuk dolar.
Karena itu, efektivitas instrumen non-suku bunga sangat bergantung pada komunikasi kebijakan.
Publik perlu memahami alasan intervensi, arah kebijakan moneter, serta koordinasi antara pemerintah dan bank sentral.
Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang sebenarnya rasional bisa dibaca sebagai kepanikan.
Etika Syariah dalam Stabilitas Rupiah
Dari perspektif ekonomi syariah, stabilitas rupiah tidak hanya dilihat sebagai urusan teknis moneter, tetapi juga sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan.
Nilai tukar yang terlalu bergejolak dapat merugikan masyarakat, terutama kelompok kecil yang terdampak kenaikan harga kebutuhan.
Prinsip syariah menekankan kehati-hatian, transparansi, dan larangan spekulasi atau maysir.
Dalam konteks valas, transaksi seharusnya didasarkan pada kebutuhan riil, bukan sekadar mengambil keuntungan dari gejolak harga.
Karena itu, pembatasan aktivitas valas tanpa underlying transaction dapat dipahami sebagai langkah yang sejalan dengan semangat mengurangi spekulasi.
Namun, prinsip syariah juga menuntut kejelasan dan keadilan informasi. Publik perlu mendapat penjelasan yang mudah dipahami agar tidak muncul kepanikan.
Transparansi menjadi kunci agar masyarakat percaya bahwa kebijakan stabilisasi dilakukan untuk melindungi ekonomi, bukan sekadar merespons tekanan pasar sesaat.
Pada akhirnya, instrumen non-suku bunga memang penting, tetapi tidak berdiri sendiri.
Rupiah tidak hanya membutuhkan intervensi, tetapi juga kepercayaan.
Tanpa kepercayaan publik, kebijakan teknis hanya bekerja sementara.
Dengan kehati-hatian, transparansi, dan koordinasi yang kuat, stabilitas rupiah dapat dijaga secara lebih sehat dan berkelanjutan.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
