Perbankansyariah.umsida.ac.id— Tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) memotret dinamika penggadaian berbasis syariah (rahn) di Indonesia pada era digital, mulai dari peluang memperluas inklusi keuangan hingga tantangan literasi digital, regulasi, dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional.
Kajian yang dipublikasikan di WELFARE Journal of Islamic Economics and Finance edisi Juni 2025 itu menegaskan bahwa transformasi digital pada layanan Pegadaian Syariah perlu dijalankan tanpa mengurangi prinsip syariah, sekaligus memperkuat akses layanan bagi masyarakat dan pelaku UMKM melalui inovasi berbasis aplikasi.
Rahn dan Fungsi Pegadaian Syariah dalam Ekosistem Keuangan
Dalam perspektif ekonomi Islam, gadai dikenal sebagai ar-rahn, yakni perjanjian menahan barang sebagai jaminan utang. Pegadaian Syariah hadir sebagai alternatif layanan pembiayaan non-bank yang tetap berorientasi pada prinsip syariah, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat namun ingin menghindari riba. Kajian tersebut juga menggarisbawahi bahwa layanan Pegadaian Syariah tidak hanya berperan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan untuk pembiayaan produktif.
Di sisi akad, Pegadaian Syariah memanfaatkan beberapa skema yang lazim digunakan dalam praktik: qard al-hasan untuk kebutuhan konsumtif (dengan biaya penitipan/pemeliharaan barang), mudharabah untuk penguatan modal usaha berbasis bagi hasil, serta ba’i muqayyadah untuk kebutuhan produktif tertentu melalui mekanisme jual beli dengan margin yang disepakati. Dalam kerangka ini, Pegadaian Syariah ditegaskan berjalan di atas prinsip dasar seperti ta’awun (tolong-menolong), tauhid sebagai fondasi etika kepemilikan dan amanah, serta prinsip tijarah (bisnis) yang menuntut keuntungan diperoleh melalui cara yang dibenarkan syariah.
Tantangan Digitalisasi dari Literasi hingga Kepastian Regulasi
Transformasi digital membuka ruang percepatan layanan, tetapi tidak otomatis berjalan mulus. Salah satu hambatan paling nyata adalah rendahnya literasi digital pada sebagian segmen pasar, yang berdampak pada keterbatasan pemanfaatan aplikasi dan layanan berbasis teknologi. Akibatnya, akses yang seharusnya makin luas justru bisa tertahan karena pengguna belum siap secara kompetensi digital.
Kajian tersebut juga menyoroti tantangan regulasi dan kepatuhan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap percepatan inovasi digital di sektor pegadaian syariah. Ketika kerangka aturan belum cukup responsif, lembaga dapat menghadapi ketidakpastian operasional, sekaligus risiko kepatuhan syariah pada produk dan proses digital yang terus berkembang.
Di titik lain, persaingan turut menjadi tekanan. Lembaga keuangan konvensional yang lebih dahulu kuat secara infrastruktur dan pangsa pasar ikut mengoptimalkan kanal digital, sehingga Pegadaian Syariah perlu bekerja lebih keras membangun kredibilitas, diferensiasi layanan, dan ekosistem digital yang benar-benar memudahkan transaksi syariah.
Peluang Penguatan UMKM dan Inklusi Keuangan lewat Layanan Digital
Meski tantangannya nyata, peluang Pegadaian Syariah di era digital juga besar. Digitalisasi memungkinkan layanan menjangkau wilayah lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat peran Pegadaian Syariah dalam inklusi keuangan—terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini kesulitan mengakses permodalan dari lembaga perbankan.
Salah satu titik penting yang disorot adalah pemanfaatan aplikasi layanan digital. Kajian mencatat Pegadaian Syariah meluncurkan aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Play Store pada Oktober 2018, dengan fitur seperti informasi produk, pengajuan pembiayaan, tabungan emas, hingga pembayaran. Arah ini dinilai selaras dengan kebutuhan layanan yang serba cepat dan fleksibel, sekaligus memberi ruang edukasi keuangan syariah berbasis digital melalui aplikasi, webinar, dan media sosial.
Baca Juga: Cerita Mahasiswi FAI Jadi Relawan Bramasgana Umsida di Aceh Tamiang
Bagi ekosistem UMKM, Pegadaian Syariah diproyeksikan berpotensi terlibat lebih maksimal dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui pembiayaan produktif. Dengan strategi yang tepat—terutama edukasi, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan infrastruktur digital—Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan gadai syariah, sekaligus memperluas dampak sosial-ekonomi yang lebih merata.
